TANJUNGPINANG (HK) – Rencana lelang lahan reklamasi Gurindam 12 Tanjungpinang yang akan dikelola pihak swasta akhirnya ditunda sementara.
Gubernur Peovinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad disebut telah menyetujui langkah tersebut setelah menerima berbagai masukan dari Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri.
Perwakilan Geber Kepri, Jusri Sabri, menyebut tertundanya sementara ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat masih diperhitungkan pemerintah.
“Terkait persoalan lelang Gurindam 12, Gubernur Kepri sudah menyetujui untuk menunda sementara dan melakukan evaluasi serta pembenahan terlebih dahulu,” ujar Jusri, Selasa (7/10/225).
Ia menegaskan, keputusan itu merupakan hasil perjuangan panjang Geber Kepri bersama sejumlah elemen masyarakat yang menolak lelang rencana karena dinilai berpotensi merugikan pelaku UMKM dan lebih menguntungkan pihak swasta.
“Ini hasil perjuangan Geber Kepri. Kami menyuarakan aspirasi rakyat agar Gurindam 12 tidak dijadikan lahan bisnis yang menyumbangkan pelaku UMKM,” tegas Ketua Umum LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri ini.
Lebih lanjut, Jusri menyampaikan apresiasi terhadap kebijaksanaan Gubernur Kepri yang ingin mendengar aspirasi publik dan mengambil langkah bijak di tengah gejolak yang muncul.
“Kami mengapresiasi kebijaksanaan Gubernur Kepri yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan menunda sementara lelang ini. Keputusan ini menunjukkan dia ingin berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Geber Kepri, kata Jusri, akan tetap mengawali proses evaluasi agar pembenahan Gurindam 12 dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.
“Kami berharap menunda sementara ini benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola dan mempertimbangkan kepentingan UMKM,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para pedagang di kawasan Gurindam 12 untuk tetap tenang menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan pemerintah.
“Pedagang jangan ribut lagi. Tunggu hasil evaluasi dan keputusan resmi berikutnya,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Kepri Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Luki Zaiman Prawira, menyebut transparansi dan pengaturan UMKM akan menjadi fokus utama sebelum lelang dilanjutkan.
“Transparansi dan sosialisasi menjadi perhatian kita. Nanti, bapak (Gubernur Ansar Ahmad) dengan bang Lis (Wali Kota Tanjungpinang) untuk menata UMKM terlebih dahulu,” kata Luki, Senin kemarin (6/10) kepada media ini.
Luki mengungkapkan, Pemprov Kepri juga telah melakukan pengkajian teknis dan berkoordinasi dengan bagian aset terkait regulasi lelang Gurindam 12.
“Kami sudah melakukan pengkajian. Sedangkan untuk regulasinya, kami sudah berkoordinasi dengan aset,” ujarnya.
Ia juga menilai, langkah tertunda ini tidak lepas dari dorongan masyarakat, terutama dari Geber Kepri. “Mungkin ini hasil perjuangan kawan-kawan Geber Kepri,” tutup Luki. (r/eza)