NATUNA (HK) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan berkunjung ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Senin (27/10/2025), kemarin.
Kunjungan ini digelar guna melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terkait keberlangsungan program Tol Laut yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik ke wilayah perbatasan.
Pertemuan ini ditujukan untuk memastikan konektivitas maritim tetap terjaga jelang akhir tahun anggaran 2025.
Pada kesempatan itu, Bupati Cen menyampaikan, sesuai dengan kontrak kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan PT Pelni bahwa layanan Tol Laut dijadwalkan berakhir pada 26 Oktober 2025 dan akan kembali berlayar pada awal Januari 2026 mendatang.
Ini artinya, selama 2 bulan lebih layanan Tol Laut akan mengalami kekosongan di sleuruh rute, termasuk rute Natuna.
Berkenaan dengan itu, Bupati Cen menyoroti potensi kenaikan harga barang dan penurunan ketersediaan logistik apabila layanan Tol Laut terhenti sementara.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat Natuna, yang sangat bergantung pada pasokan logistik melalui jalur laut.
“Untuk itu kami meminta perhatian khusus dari Ditjen Hubla agar transisi antarperiode kontrak ini dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan pasokan barang kebutuhan pokok,” harapnya.
Selain Tol Laut, Bupati Cen juga menyinggung rencana dok kapal Ro-Ro pada Desember 2025 yang selama ini berfungsi sebagai transportasi alternatif bagi barang dan penumpang.
Dikatakannya, jika hal ini tidak diantisipasi, situasi tersebut dapat menimbulkan hambatan ganda terhadap distribusi logistik ke wilayah Natuna.
“Maka kami mengusulkan adanya pengaturan jadwal atau solusi operasional sementara agar distribusi barang tetap berjalan lancar,” ujarnya.
Komandan Kodim 0318/Natuna, Kolonel Inf. Ruruh Sejati yang turut hadir pada kesempatan itu juga menyampaikan kekhawatirannya akan potensi terganggunya pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang saat ini sedang dilaksanakan oleh TNI.
Menurutnya, hambatan distribusi material dan komoditas bakal terjadi akibat terhentinya layanan Tol Laut dan jadwal dok kapal dapat mengganggu kelancaran proyek tersebut.
Selain itu, penghentian sementara layanan Tol Laut juga dikhawatirkan mengganggu distribusi logistik untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi salah satu program prioritas pemerintah.
“Program-program ini sangat bergantung pada jalur distribusi laut untuk pengiriman bahan pangan ke sekolah-sekolah dan pos layanan masyarakat,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Ditjen Hubla menyatakan akan segera memperpanjang kontrak Tol Laut hingga 31 Desember 2025 melalui adendum yang telah direview oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada pekan sebelumnya.
“Mudah-mudahan ini menjadi solusi jangka menengah untuk memastikan distribusi logistik tetap berjalan lancar tanpa jeda signifikan,” harap pihak Dishubla. (fat).