TANJUNGPINANG (HK) – Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Masyarakat Kepri kecewa tidak dilibatkan dalam pertemuan audiensi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad di ruang rapat kantor Gubernur, Kamis (2/10/2025).
Pertemuan ini menyangkut privatisasi Taman Gurindam 12 yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Padahal, sebelumnya pihak Geber telah diundang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP)
PUPR Kepri Rodi Yantari, terkait dengan rencana pengelolaan sebagian kawasan Taman Gurindam 12 Tanjungpinang oleh pihak swasta.
Sejak pukul 12.45 WIB, pihak Aliansi Geber sudah menunggu di kantor Gubernur Kepri menunggu kehadiran sang Gubernur bersama OPD terkait.
Hampir dua jam menunggu, akhirnya Gubernur Ansar datang usai melakukan pertemuan dengan ojek online di seputaran kantor Gubernur Kepri.
Bukannya bertemu dengan Aliansi Geber, malah Gubernur Ansar bertemu dengan perwakilan dari UMKM Tepi Laut yang diketuai oleh Zulkifliriawan.
Pihak kepolisian dari Polsek Bukit Bestari memberitahukan kepada Aliansi Geber dan undangan bahwa Gubernur mengundang hanya dari perwakilan UMKM Tepi Laut untuk bertemu diruangannya.
Kecewa atas sikap Gubernur Ansar, Aliansi Geber akhirnya meninggalkan ruang rapat.
Koordinator Aliansi Geber Jusri Sabri mengaku kecewa atas sikap Gubernur Kepri dan Kepala Dinas PUPP Kepri yang mengabaikan pertemuan tersebut.
Padahal saat menunggu kehadiran Gubernur, Kepala PUPP Kepri Rodi Yantari sempat bertemu dengan Aliansi Geber dan bersama menunggu orang nomor satu di Kepri ini.
“Geber merasa tersakiti disini, karena ini sudah jelas menjatuhkan martabat kami, Aliansi Geber yang didalamnya banyak tokoh-tokoh,” ujar Ketua Umum LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri ini dengan nada kecewa.
Ini lanjut Jusri, sama saja membangunkan Harimau yang lagi tidur akibat ulah kucing-kucing kurap tetsebut.
Dia juga heran atas sikap perwakilan dari UMKM yang ikut dalam pertemuan tersebut dengan Gubernur Kepri dengan tidak melibatkan Aliansi Geber.
Padahal pertemuan itu sesuai dengan agenda undangan yang disampaikan untuk membahas terkait dengan rencana pembangunan dan pengelolaan sebagian Taman Gurindam 12.
“Dari awal, kami berjuang untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tujuan dari swastanisasi sebagian Taman Gurindam 12 ini.
Mulai dari melakukan pertemuan sebelumnya dengan elemen masyarakat, insan pers, LSM dan organisasi lainnya sampai dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kepri.
Namun, susah payah kami berjuang, akhirnya ditikung dengan perwakilan UMKM yang notabene juga bagian yang ikut dalam perjuangan Aliansi Geber,” katanya.
Jangan sampai pedagang-pedagang UMKM nanti karena mengikuti oknum-oknum yang punya kepentingan terselubung akan berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha mereka kedepannya.
Sementara itu, atas kekecewaan itu juga, perwakilan Aliansi Geber Said Ahmad Syukri (SAS) menyampaikan bahwa Geber tidak tinggal diam dan dalam waktu dekat akan melakukan aksi atau demo di kantor DPRD Kepri dan kantor Gubernur Kepri dengan melibatkan mahasiswa, tokoh – tokoh, Ormas dan elemen masyarakat.
“Kita juga menggugat sampai ke Pengadilan terkait dengan recana pengelolaan Taman Gurindam 12 ini oleh pihak swasta,” tegas Panglima Daerah GMNR Tanjungpinang yang akrab disapa dengan SAS Joni ini.
Ditempat yang sama juga Ketua Cindai Kepri Edi Susanto menyatakan bahwa pihaknya menolak segala bentuk aktivitas di Taman Gurindam 12 yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
“Kami minta audit secara menyeluruh proyek Gurindam 12 mulai pembangunan gedung LAM, Dekranasda dan lainnya yang disinyalir banyak ketimpangan,” tegasnya.
Pihaknya juga mendesak kepada DPRD Kepri untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengaudit secara menyeluruh anggaran dari APBD maupun APBN semua pembangunan di Taman Gurindam 12 sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang. (eza)